ANALISIS PENYERTAAN (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA

Abstrak

Hukum pidana berbeda dengan hukum lainnya seperti hukum perdata, tata negara, dan administrasi negara, terutama dalam hal penyertaan (deelneming), di mana lebih dari satu orang dapat terlibat dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Penyertaan mengacu pada situasi di mana lebih dari satu individu berpartisipasi dalam suatu kejahatan, meskipun tidak semua yang terlibat dapat dipidana karena harus memenuhi syarat tertentu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mempelajari literatur, perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya untuk mendukung pembahasan penyertaan dalam tindak pidana. KUHP mengidentifikasi unsur tindak pidana menjadi dua: unsur objektif terkait dengan keadaan tindakan dan unsur subjektif yang melekat pada pelaku. Bentuk penyertaan dalam tindak pidana termasuk pelaku utama (pleger), turut serta (medepleger), menyuruh melakukan (doen pleger), menganjurkan (uitlokker), dan pembantu (medeplichtigen), dengan setiap bentuk memiliki ciri khas dan konsekuensi hukum tersendiri. Prinsip dasar KUHP menyatakan bahwa hukuman untuk pembantu tindak pidana lebih ringan dibandingkan dengan pembuat utama, dengan Pasal 57 KUHP menegaskan bahwa maksimum pidana untuk pembantu dikurangi sepertiga, dan jika kejahatan tersebut diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana untuk pembantu adalah lima belas tahun penjara.