PERAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A
Kata Kunci:
PTSP, transparansi, akuntabilitas, pelayanan peradilan, tata kelola pemerintahan yang baikAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. PTSP merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban dalam pelayanan publik, khususnya di sektor peradilan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PTSP telah memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan, dengan peningkatan akses informasi perkara secara real-time, kejelasan prosedur dan biaya, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Namun demikian, tantangan seperti kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan resistensi internal masih perlu diatasi. PTSP di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A terbukti mendukung prinsip good governance dan New Public Management, serta dapat dijadikan model percontohan bagi pengadilan lainnya dalam membangun layanan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif
Referensi
Kairupan, J. K. (2015). Pengaruh Reformasi Birokrasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Administrasi Publik, 4(35).
Nasution, B. J. (2016). Kedudukan Pengadilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Konstitusi, 13(3), 509–531.
Yuliana, S., & Rachmawati, N. (2019). Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah. Jurnal Administrasi Publik, 7(1), 56-66.
ari, R. P., & Wibowo, A. (2019). Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Semarang. Jurnal Administrasi Publik, 7(3), 231-242.
Nurhadi, D., & Santoso, B. (2020). Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Agama: Upaya Penyederhanaan Proses dan Peningkatan Kepuasan Pengguna Layanan. Jurnal Ilmu Hukum dan Peradilan, 9(2), 112-123.
Rahman, A., & Nugroho, S. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jurnal Manajemen Publik, 5(3), 120-130.
Pratama, A., & Wijaya, R. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Sistem Peradilan Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(1), 67-79.
Amin, M., & Fahmi, A. (2021). Analisis Peningkatan Volume Perkara di Pengadilan Agama di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(1), 45-57.
Prasetyo, B., & Kusuma, A. (2020). Inovasi Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Lembaga Peradilan. Jurnal Administrasi Publik, 8(1), 33-42.
Sari, N. M. (2019). Keterbatasan Kajian Implementasi PTSP di Lingkungan Peradilan Agama. Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 120-128.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Filosofis, Teoretis, dan Metodologis. Prenadamedia Group
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.
Nasution, A. H. (2018). Administrasi Peradilan dan Pelayanan Publik. Kencana.
Marzuki, P. M. (2019). Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktik. Kencana.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta
Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Buku Saku Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI. Jakarta: MA RI.
Sitompul, H. (2019). Modernisasi Pelayanan Peradilan di Indonesia. Rajawali Pers.
Soekanto, S. (2019). Pelayanan Publik: Konsep dan Implementasi. Rajawali Pers.
Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Sedarmayanti. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: Refika Aditama
Sedarmayanti. (2017). Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: Refika Aditama.
Sedarmayanti. (2017). Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: Refika Aditama.
LAN-RI. (2012). Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
Marzuki, P. M. (2019). Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
Nugroho, R. (2017). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Sedarmayanti. (2017). Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: Refika Aditama.
Nugroho, R. (2017). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Reading, MA: Addison-Wesley